Skip to content

Kemelut di Tubuh Panglima

November 16, 2012

Hari masih pagi ketika dua truk tentara itu berhenti tepat di depan rumah Menteri Pertahanan Amir Sjarifoeddin di Jalan Opak, Yogyakarta. Di bawah komando Komandan Tentara Ibu Kota Mayor Abdul Karim Yusuf, mereka bergerak cepat. Target mereka satu: menculik Amir.

Namun pasukan pengawal Amir menghadang mereka. Baku tembak pun terjadi. Amir tak duduk diam. Dia merebut sepucuk senjata penculik, berlari ke truk milik mereka, lalu menodongkan senjatanya ke supir sambil menggertak agar ia dibawa ke Istana Presiden. Truk pun menderu kencang ke Jalan Malioboro. Ia lolos. Namun dua pengawal pribadinya tewas.

Amir tiba di Istana sekitar pukul 05.30 pagi. Tubuhnya hanya dibungkus piyama dan sarung. “Amir kelihatan gusar sekali,” kata mantan Pimpinan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Soemarsono, saat menceritakan peristiwa 3 Juli 1946 itu dalam buku ‘Kesaksian Seorang Pelaku Sejarah’…

Amir belum sempat berpikir panjang ketika datang kabar baru: Panglima Divisi III Mayor Jenderal Soedarsono, atasan langsung Mayor Abdul Karim Yusuf, sedang bergerak menuju Istana. Tak lama kemudian Soedarsono tiba bersama 20 politisi Persatuan Perjuangan. Mereka diiringi satu pleton tentara

Soedarsono mendesak Presiden Sukarno membubarkan kabinet Sjahrir dan menyerahkan mandatnya ke Tan Malaka. Namun Sukarno menolak. Mereka lalu ditangkap. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama kup 3 Juli 1946. “Ada juga kekawatiran kita kalau Soedirman juga ikut (terlibat),” kata Soemarsono.

Kecurigaan Soemarsonoi berlandaskan ketidak akuran Soedirman dengan Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin. Ia baru dua hari dilantik menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR) ketika Sjahrir menelikungnya dengan menujuk Amir sebagai Menteri Pertahanan.

Padahal, saat itu sudah ada Menteri Pertahanan, yaitu Sultan Hamengku Buwono IX, yang dipilih satu paket bersama Soedirman dalam konferensi TKR pertama di Yogyakarta. Pengangkatan Amir sebagai Menteri Pertahanan ini menjadi pemantik pertama perselisihan Soedirman-Amir.

Pada 24 Januari 1946 Amir mengubah TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Tujuannya, melebur semua laskar bersenjata yang ada saat itu ke dalam satu wadah. Soedirman tak menolak keputusan ini, tapi juga tak mengharuskan laskar-laskar itu melebur. Ternyata laskar-laskar itu lebih suka status quo.

Gagal merangkul laskar-laskar ke TRI, Amir lalu membentuk Biro Perjuangan yang dipimpin Jenderal Mayor Djoko Soejono. Di bawah Biro Perjuangan, laskar-laskar ini dipelihara dan dipersenjatai. Biayanya ditanggung Kementerian Pertahanan.

Akibatnya, anggaran untuk Kementerian Pertahanan menggelembung. AH Nasution, dalam buku Tentara Nasional Indonesia Jilid II, menyebutkan anggaran untuk Kementerian Pertahanan ketika itu mencapai 80 persen dari anggaran belanja negara.

Soedirman dan para perwira di Markas Besar Tentara jengkel. Sebab jumlah itu jauh lebih besar dibanding anggaran untuk TRI keseluruhan. Mereka lalu menolak keberadaan Biro Perjuangan sekaligus mencurigai organisasi ciptaan Amir itu sengaja dibentuk untuk menyaingi kekuatan TRI.

Soedirman juga mangkel saat Amir memasukkan badan-badan administrasi dan peralatan tempur ke dalam wilayah Kementerian Pertahanan. Masing-masing pimpinan badan tersebut bertanggungjawab kepada Amir, bukan lagi ke Soedirman. Akibatnya, kewenangan Soedirman di TRI terpangkas.

“Sewaktu Amir Sjarifoeddin memegang jabatan Menteri Pertahanan, ia telah berusaha mengenyampingkan arti Soedirman bagi angkatan perang kita,” tulis Solichin Salam dalam buku Djenderal Soedirman Pahlawan Kemerdekaan.

Selain itu Amir juga membina opsir-opsir politik lewat pendidikan politik tentara (Pepolit). Konsep ini mirip komisaris politik pada Angkatan Perang Uni Sovyet. Pada 30 Mei 1946, sebanyak 55 opsir politik dilantik. Semuanya berasal dari Pemuda Sosialis Indonesia, partai berhaluan kiri pendukung Amir. Mereka lalu disebar ke berbagai kesatuan tentara dan diberi pangkat militer.

Markas Besar Tentara menuding opsir-opsir politik itu sengaja disusupkan ke militer agar orang-orang kiri menguasai tentara. “Amir menempatkan orang-orang kepercayaannya dalam kesatuan militer untuk memata-matai tentara, ” kata pengamat sejarah, Rushdy Husein. “Antara Amir dan Pak Dirman seperti musuh dalam selimut.”

Amir memang tak percaya TRI. Ia menganggap KNIL tak lebih dari tentara bayaran Belanda yang sudi menindas anak bangsa sendiri dan PETA sebagai antek Jepang. Padahal, dua unsur inilah yang membentuk TRI. Kebenciannya terhadap PETA, Soedirman di dalamnya, juga disebabkan siksaan yang dialaminya selama penahanan tentara Jepang.

Pepolit, selain menjadi “perpajangan mata” Amir di tentara, juga menjadi alat untuk mewujudkan ambisinya: membentuk militer ala Pasukan Merah Uni Sovyet. Ambisi Amir membentuk Tentara Merah diungkap Ben Anderson dalam Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1945-1946.

Pada 17 November 1945, di Harian Merdeka, Amir menulis: “Kita yakin, bahwa pemuda-pemuda yang masuk Tentara Keamanan Rakyat pada waktu ini, semangatnya pun mirip semangat pemuda Rusia Rusia yang masuk Tentara Merah.”

Melalui Pepolit, ia ingin menarik TRI ke dalam wewenang pemerintahan sipil. Karena itu ia memberi pangkat militer pada lulusan Pepolit dan menyusupkanya ke berbagai kesatuan militer. Opsir-opsir politik ini mirip komisaris politik pada Tentara Merah.

Namun pertentangan paling jelas antara Soedirman dengan Amir terlihat saat Amir memerintahkan penangkapan para pemimpin Persatuan Perjuangan, termasuk Tan Malaka, ke penjara Wirogunan, Yogyakarta, pada 17 Maret 1946. Soedirman saat itu tak tinggal diam. Ia memerintahkan Mayor Jenderal Soedarsono membebaskan semua tahanan.

Nah, Soedarsono yang diminta Soedirman membebaskan Tan Malaka ini tak lain adalah Soedarsono komandannya Abdul Karim Yusuf, orang yang berusaha menculik Amir Sjarifoeddin. Mayor Yusuf sendiri sebelumnya memimpin operasi penculikkan Sutan Syahrir di Solo.

Soemarsono menduga pergerakan Soedarsono ke Istana Presiden dan upaya penculikkan Amir Sjarifoeddin pada 3 Juli 1946 itu berasal dari satu komando: Tan Malaka. Keterlibatan Soedirman sendiri bukan tak diendus.

Selain menjadi atasan langsung Soedarsono, Soedirman juga akrab dengan Tan Malaka. Keduanya kompak menolak diplomasi yang ditempuh Sjahrir dan Amir untuk mempertahankan kemerdekaan. Bagi mereka, “kemerdekaan harus 100 persen” dan “berunding berarti kurang dari 100 persen.” “Lebih baik kita di atom daripada merdeka kurang dari 100 persen,” kata Soedirman.

Namun keterlibatan Soedirman dalam kup 13 Juli itu kembali samar lantaran ia dan Tan mulai tak sejalan setelah Tan dibebaskan dari penjara Wirogunan. Saat itu, menurut Adam Malik, Soedirman menilai Tan terlalu menekan Sukarno. Soemarsono juga memberi testimoni: “Panglima Besar Seodirman dalam keadaan bimbang. Apakah memihak Bung Karno atau Tan Malaka.”

_DW_
Versi lain dimuat di Majalah Tempo edisi khusus Soedirman, 12 November 2012
sumber foto

2 Comments leave one →
  1. November 16, 2012 1:46 pm

    Sejarah yang tak pernah diceritakan… Hm…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: