Skip to content

Potong Kompas Pemburu Emas

September 25, 2012

Sidang “transfer” atlet itu berlangsung tertutup di kantor Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) di lantai 11 Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Senayan, Sabtu 1 September lalu. Dipimpin langsung Sekretaris BAORI, Sudirman, sidang berlangsung alot. Hasilnya, majelis mencoret nama seorang atlet dari daftar peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 yang berlangsung di Riau 9-20 September ini.

Inilah pertama kalinya ada atlet yang dicoret karena kasus pembajakkan. Selama ini, meski kasus bajak-membajak atlet selalu santer terdengar setiap kali PON digelar, tak satu pun ada atlet yang dicoret. Atlet apes itu bernama Nanang R Hidayat. Ia atlet aeromodeling asal Banten yang meraih medali emas di PON Kalimantan Timur 2008 lalu.

Nanang sebelumnya memutuskan tak lagi membela Banten di PON Riau ini. Sebab ia ingin hijrah ke kontingen Sumatera Selatan. Namun sikapnya ini dianggap sebagai pembelotan oleh KONI Banten. Mereka pun lantas memperkarakannya ke BAORI.

BAORI, pada Sabtu pekan lalu, kemudian menerbitkan keputusan Nomor 16/P.BAORI/IX/2012. Isinya berupa larangan Nanang memperkuat Sumatera Selatan dalam PON XVIII di Riau. Keputusan ini sontak membuat kontingen Sumatera Selatan meradang. Sebab mereka telah menggadang-gadang Nanang bakal meraih tiga medali emas untuk mereka.

Sudirman, saat ditemui dua hari setelah keputusan itu keluar, mengatakan pihaknya terpaksa mencoret Nanang dari daftar kontinen atlet peserta PON dari Sumatera Selatan karena ia melanggar ketentuan domisili. Ketentuan ini diatur dalam Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 56 Tahun 2010.

Ketentuan itu menyebutkan setiap peserta PON harus berdomisili minimal 2 tahun di daerah yang akan dibelanya sebelum PON berlangsung. Nah, Nanang dianggap belum genap 2 tahun berdomisili di Sumatera Selatan. Ia pun dicoret. “Jadi lebih ke kasus mutasi atlet,” kata Sudirman.

Nanang tak sendiri. Ada empat atlet lain yang juga bersalin daerah di PON Riau nanti. Mereka yaitu atlet gantole Ayat Supriyatna (dari Banten ke Jawa Barat), atlet menembak Anang Yulianto (dari Kalimantan Timur ke Riau), atlet menyelam Anthony Ryan (dari Kalimantan Timur ke DKI Jakarta), dan atlet renang I Gede Siman Sudartawa (dari Bali ke Riau). Namun keempat atlet ini, kata Sudirman, “Tak menyalahi aturan mutasi. Mereka tetap bisa tampil di PON.”

Kasus bajak bajak-membajak atau transfer atlet menjelang PON sebenarnya bukan barang baru. Pada PON Kalimantan Timur sedikitnya ada 15 atlet yang bersalin daerah. Namun tak satu pun ada yang kena sanksi. Tak mengherankan jika pembajakkan atlet, yang kerap tersamar sebagai kasus mutasi, selalu berulang setiap kali PON digelar. “Sebenarnya masih banyak kasus mutasi lain,” kata Sudirman, “Tapi tidak semuanya dilaporkan ke kami.”

Tapi tak semua kasus transfer atlet berarti pembajakkan. Ketua Ketua Komite Keabsahan KONI Pusat, Amir Karyatin, mencontohkan kasus pemanah Rina Dewi Puspita Sari. Peraih 5 medali emas di PON Kalimantan Timur ini menjadi rebutan DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kasus ini muncul lantaran Rina, yang pada PON sebelumnya membela Jawa Timur, kali ini tampil membela DKI Jakarta. Jawa Timur pun protes. Mereka menilai Rina tak bisa membela DKI karena ia belum genap 2 tahun berdomisili di ibu kota.

Namun panitia pengesahan peserta PON kemudian memutuskan Rina bisa tetap tampil membela DKI. Karena ketentuan berdomisili minimal 2 tahun ternyata tak mutlak. Ada beberapa pengecualian dalam ketentuan domisili ini, yaitu pindah sekolah, pindah kerja ke provinsi lain, ikut orangtua, atau ikut suami/istri. Pengecualian ini juga terdapat di Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 56 Tahun 2010. “Rina pindah ke DKI bukan karena mengejar bonus, tapi karena ikut suaminya. Jadi bukan karena dibajak,” kata Amir.

Meski begitu ia tak menampik jika mutasi juga kerap terjadi karena adanya iming-iming bonus besar. Persoalannya, tak ada ketentuan yang melarang atlet hijrah ke daerah lain karena ingin memburu bonus lebih besar. Juga tak ada ketentuan batasan maksimal untuk bonus yang boleh diberikan daerah kepada atlet peraih medali. “Jadi tak bisa memaksa atlet,” katanya. “Tapi kebanyakan kasus terjadi karena atlet tak melapor saat pindah sehingga daerah yang kehilangan lantas teriak-teriak.”

Selain Banten, Sulawesi Selatan juga termasuk daerah yang teriak-teriak itu. Mereka kehilangan atlet basket putra, Muhammad Khaerum Nassa, yang hengkang membela DKI Jakarta. Padahal Nassa sempat dikirim ke Yogyakarta untuk mengikuti kejuaraan nasional 2008 lalu. Sehingga keputusannya membela DKI tak urung membuat gemas Sekretaris Umum Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Sulawesi Selatan, Muhammad Taufik. “Mungkin di sana bonusnya lebih menggiurkan,” katanya masygul.

Selain Nassa, Sulawesi Selatan juga kehilangan petinju putri andalan mereka, Selly Wanimbo, yang hijrah ke Papua. Pada PON sebelumnya, Selly mempersembahkan emas untuk Sulawesi Selatan. Tapi di PON kali ini ia berganti kostum karena membela Papua. Namun Ketua Bidang Teknik Pengprov Pertina Sulawesi Selatan, Jon Amanupunyo, memastikan keputusan Selly membelot ke Papua bukan karena mengejar bonus. “Bonus yang ditawarkan Sulawesi Selatan lebih besar,” kata Jon. “Dia hanya ingin membela daerah asalnya.”

Soal bonus, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebenarnya pernah menjanjikan kenaikan bonus bagi peraih medali. Kenaikan berkisar 15-25 persen dari bonus yang mereka berikan saat PON di Kalimantan Timur. Saat itu peraih medali emas mendapat bonus Rp 75 juta, peraih medali perak mendapat Rp 40 juta, dan peraih medali perunggu mendapat Rp 20 juta.

Khusus peraih medali emas, mereka juga mendapat bonus tambahan berupa rumah dan pengangkatan pegawai negeri sipil. Tapi besaran bonus berupa duit tunai untuk PON kali ini belum pasti. “Karena Gubernur nanti yang akan memutuskan bonusnya,” kata Sekretaris KONI Sulawesi Selatan, Nukhrawi.

Dua daerah lain yang “kecolongan” adalah Jawa Tengah dan Bali. Jawa Tengah kehilangan petenis David Agung Susanto dan Bali harus merelakan perenang I Gede Siman Sudartawa. David dan Siman adalah dua atlet unggulan. David, misalnya, menyabet gelar juara tunggal putra Sirkuit Tenis Nasional Pelti 2012. Sementara Siman baru saja membawa pulang dua medali emas dari kejuaraan renang Singapore Open, pertengahan Agustus lalu. Keduanya kini membela Riau.

David mengaku membelot ke Riau karena dana latihan yang diberikan pemerintah provinsi Jawa Tengah kelewat seret. “Karena saya butuh duit untuk latihan dan turnamen,” katanya. Selain itu, Riau juga menjanjikan bonus di atas Rp 150 juta jika ia meraih emas, kontras dengan pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, yang pada akhir Agustus lalu meminta para atletnya mengedepankan prestasi ketimbang bonus.

Hal senada disampaikan Siman. Ia pindah ke Riau lantaran kecewa kepada Pemerintah Provinsi Bali yang minim perhatian. Selama di Bali, ia mengaku berlatih dengan biaya sendiri. Bosan diabaikan, ia pun hijrah. Kini ia mendapat gaji Rp 16 juta per bulan dari Pemerintah Provinsi Riau. Ia juga dikirim ke Malaysia dan Singapura untuk uji tanding. “Kalau nanti dapat emas, bonusnya katanya Rp 200 juta,” kata Simon yang genap berusia 18 tahun 8 September lalu. Bonus itu dua kali lipat lebih besar dari yang dijanjikan Pemerintah Provinsi Bali.

Belum adanya batasan bonus maksimal, minimnya perhatian daerah terhadap atlet, serta kendornya ketentuan mutasi membuat bajak-membajak atlet selalu terjadi setiap kali PON digelar. Padahal, penggunaan atlet cabutan berimbas buruk pada pembinaan atlet. Karena prestasi memang tak semestinya diraih secara instan, dengan cara membeli atlet berpretasi, tapi dengan menggosok putra-putra daerah. Lagipula atlet-atlet cabutan bukan jaminan penyumbang emas.

Nasib Jawa Tengah pada PON di Kalimantan Timur lalu bisa dijadikan cermin. Saat itu mereka merekrut 21 atlet dari berbagai daerah. Untuk itu mereka merogoh kocek hingga Rp 2,9 miliar. Tapi hasilnya menyedihkan: atlet-atlet cabutan itu hanya menyumbang 7 medali emas. Ironisnya, dari 53 medali yang berhasil mereka boyong saat itu, sebanyak 46 medali emas justru disumbangkan oleh atlet binaan mereka sendiri.

DW
versi cetak Majalah Tempo edisi 10-16 September 2012

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: